Prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya member ruang gerak bagi daerah untuk menyelenggarakan dan mengembangkan otonomisasi dan demokratisasi.  Di era otonomi dan demokrasi ini, peran serta masyarakat daerah sangat penting dan menetukan pergerakan daerah untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri baik secara politis maupun secara ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah berdasarkan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat daerah.